SUNGAI NAMANG — Dana Desa tidak semestinya hanya dipandang sebagai anggaran pembangunan fisik. Jika dikelola berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, Dana Desa dapat menjadi instrumen penting untuk menghadirkan desa yang lebih ramah, aman, dan peduli terhadap anak.
Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Dwi Putra Aswan Wibowo, dalam kegiatan Pembinaan Kelembagaan PIK-K Berbasis PATBM Menuju Penguatan Relawan SAPA dalam Mendukung Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Aula Serbaguna Desa Sungai Namang, Kamis (8/10/2026).
Menurut Aswan, program “Peduli Anak” sangat memungkinkan didukung melalui Dana Desa, sepanjang kegiatan tersebut berada dalam kewenangan Desa, lahir dari proses Musyawarah Desa, serta tercantum dalam dokumen perencanaan dan APB Desa.
Artinya, kepedulian terhadap anak tidak cukup berhenti pada slogan. Desa harus mampu menerjemahkan kebutuhan anak menjadi program yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Perencanaan pembangunan Desa harus berangkat dari kebutuhan warga, bukan sekedar keinginan segelintir orang saja Karena itu, program yang menyangkut anak juga harus berbasis data dan kebutuhan riil di Desa ada setiap tahun ada yang namanya Pendataan Indeks Desa untuk mengetahui Status Desa dan ada juga Pendataan SDGs Desa (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang dari hasil rekomendasi Pendataan SDGs tersebut kita bisa mengetahui apa yang sudah dicapai Desa dan apa segi Kebutuhan Desa kita masing masing” ujarnya.
Jangan Biarkan Dana Desa Hanya Berputar pada Infrastruktur
Aswan menilai, ruang pemanfaatan Dana Desa untuk kepentingan anak cukup luas. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan kesehatan anak, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan anak yang membutuhkan, pemeriksaan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang, pencegahan serta penurunan stunting, hingga penguatan sarana kesehatan dasar melalui Posyandu.
Di bidang pendidikan, Desa juga dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan PAUD/TK yang menjadi kewenangan Desa, menyediakan alat permainan edukatif, serta mendorong kegiatan literasi, mengaji, seni, olahraga dan kreativitas anak.
“Kalau kita serius membangun sumber daya manusia sejak dini, maka investasi terhadap anak harus dimulai dari Desa,” tegasnya.
Tak kalah penting adalah aspek perlindungan anak. Desa dapat mengambil peran dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, edukasi tentang bahaya perundungan atau bullying, pencegahan penyalahgunaan narkoba, hingga literasi penggunaan internet secara aman.
Penguatan kader dan kelembagaan yang menangani persoalan anak juga menjadi bagian penting agar persoalan anak tidak selalu menunggu munculnya kasus baru kemudian ditangani.
Desa Harus Tahu Anak Mana yang Membutuhkan Perhatian
Program Peduli Anak juga membutuhkan basis data yang jelas. Desa perlu mengetahui kondisi anak di wilayahnya, termasuk anak yang mengalami atau berisiko stunting, anak dari keluarga miskin, anak berkebutuhan khusus, serta anak yang membutuhkan dukungan pendidikan maupun perlindungan.
Pendataan tersebut menjadi penting agar anggaran tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar menjangkau anak yang paling membutuhkan.
Selain itu, Desa dapat mengembangkan fasilitas ramah anak, seperti taman bermain, sarana olahraga, perpustakaan atau pojok baca, serta fasilitas sanitasi dan air bersih.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan Desa tidak hanya dapat diukur dari berapa banyak jalan yang dibangun atau berapa banyak bangunan yang berdiri, tetapi juga dari sejauh mana Desa mampu menciptakan lingkungan yang sehat, aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
Ada Dasar Regulasi, Tinggal Kemauan Desa
Aswan menegaskan, regulasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa juga telah memberikan ruang bagi kegiatan yang berkaitan dengan hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak, penanganan stunting, Posyandu, PAUD Desa, serta kader kesehatan.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah Dana Desa boleh digunakan untuk program anak, melainkan bagaimana Desa memastikan program tersebut sesuai kewenangan, berbasis kebutuhan, masuk dalam perencanaan, dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Jangan sampai anak hanya menjadi objek kegiatan seremonial. Anak harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan Desa,” kata Aswan.
TAPM HSU Dukung Suksesi Ruang Bersama Indonesia
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan program kepedulian terhadap anak, TAPM Kabupaten HSU menyatakan komitmennya untuk turut menyukseskan Program Ruang Bersama Indonesia (RBI).
Penguatan kelembagaan PIK-K berbasis PATBM dan relawan SAPA diharapkan dapat menjadi bagian dari gerakan bersama untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat di tingkat Desa.
Sebab, mewujudkan Desa Peduli Anak tidak bisa dibebankan kepada satu lembaga saja. Pemerintah Desa, kader, relawan, keluarga, masyarakat, serta berbagai unsur terkait harus bergerak dalam satu arah.
Pada akhirnya, Dana Desa bukan hanya soal berapa rupiah yang dibelanjakan, tetapi tentang siapa yang mendapatkan manfaat. Dan ketika penerima manfaatnya adalah anak-anak, maka setiap rupiah anggaran seharusnya benar-benar mampu menjawab kebutuhan mereka.
(Penulis Khumai PD Kecamatan Danau Panggang, editor Aswan boy's PIC Informasi dan Media Sosial Kab. Hulu Sungai Utara)
.jpeg)
Mantap....
BalasHapus